Sabtu, 23 April 2016

Garansi Pencabutan Pembekuan PSSI

Ketua   Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar meminta  syarat  kepada  Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebelum dirinya menjadi wakil untuk melakukan   komunikasi   dengan FIFA, yaitu pemerintah harus memberi garansi pencabutan pembekuan PSSI  bisa  terlaksana  setelah  ia bertemu FIFA. Sebelumnya Agum sempat tiga kali dikecewakan oleh Kemenpora terkait pencabutan pembekuan PSSI, yang hingga  kini  janji  itu  hanya  bualan belaka.

Agum sendiri menjadi wakil Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan FIFA. Selain mantan menteri perhubungan ini, yang akan dikirim juga adalah Ketua KOI Erick Thohir.  Pertemuannya  sendiri  diperkirakan berlangsung, Senin (25/4).
”Saya tidak ingin terkecoh lagi. Saya hanya akan berangkat bertemu FIFA jika   ada   jaminan   surat   tertulis pembekuan PSSI dicabut. Saya merasa sudah tiga kali tertipu tentang masalah ini,” kata Agum di sela syukuran Hari Ulang  Tahun  (HUT)  PSSI  ke-86  di Stadion  Utama  Gelora  Bung  Karno, Jakarta, beberapa waktu lalu. http://kursrupiah.net/dibuka-melemah-12-poin-rupiah-bakal-alami-tekanan-jangka-pendek/3311/
Agum Gumelar menjelaskan, selama ini  pihaknya  terus  berusaha  untuk menyelesaikan  permasalahan  sepak bola nasional. Bahkan, pihak nya juga
sudah dua kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan satu diantaranya bersama dengan Menpora Imam Nahrawi. Dari  pertemuan  tersebut,  kata Agum,  sebenarnya  sudah  ada  titik temu pencabutan pembekuan PSSI. Hanya saja, hasil pertemuan itu belum direalisasikan  dan  bahkan  memicu polemik  baru  yang  hingga  saat  ini belum terselesaikan dengan baik.
”Sampai   saat   ini   pencabutan pembekuan belum dilakukan. Sudah satu tahun. Banyak yang dirugikan dari kondisi seperti ini,” kata pria yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. ”Turnamen  hanya  diikuti  tim  elite. Persib lagi, Persija lagi atau Arema. Seharusnya  semua  harus  berjalan termasuk  pembinaan.  Begitu  juga dengan program untuk wasit ataupun pelatih  yang  juga  terkena  imbas,” Agum menegaskan.

sumber: radar sidoarjo

Talent Scouting dispora jawa timur

  Dinas  Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora)  Jatim  menggelar  talent scouting atau pemanduan bakat  yang ketiga kalinya, hari ini Kab. Tulungagung.  Menurut  Kadispora Jatim Drs Supratomo M.Si, kegiatan ini untuk memberikan motivasi  agar  anak  berpartisipasi dalam olahraga yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan untuk siswa SD dan SMP dengan kriteria usia 12-14 tahun.http://kursrupiah.net/asus-x540-notebook-15-inci-intel-core-i3-dibanderol-rp34-jutaan/3321/
Lebih lanjut ia menjelaskan, tujuan  dari  kegiatan  talent scouting  untuk  mengidentifikasi dan pengembangan bakat atlet pelajar dalam pencapaian prestasi di bidang olahraga, Meningkatkan  prestasi  olahraga secara optimal dengan memaksimalkan jumlah atlet berbakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, “Utamanya  adalah  menggali bibit atlet berbakat yang belum terlibat aktif dalam olahraga tertentu dan Memberikan kesempatan bagi atlet muda berbakat untuk mengembangkan keterampilan olahraga secara benar,” kata Supratomo, kemarin (21/4).
Kegiatan  ini    meningkatkan prestasi olahraga sebagaimana tolak ukur kinerja dengan indikator capaian  program  melalui  Pusat Pembinaan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD), yaitu meningkatnya pembinaan atlet harus dilakukan sejak usia dini. Sementara  Kabid  Olahraga Prestasi  Dispora  Jatim  Drs Haris Ramadhan menjelaskan bahwa talent scouting dilakukan  dengan  cara  mengetahui postur atau fisik anak, meliputi tinggi dan berat badan, tinggduduk, kemampuan tinggi ketika meloncat, ukuran rentang tangan  dan  sebagainya,  serta kemampuan kekuatan fisik dan kelincahan.

Ksiapan atlet paralayang dalam menghadapi pon 2016

tim Paralayang Jatim  terus menggeber persiapan mereka jelang bergulirnya multi event empat tahunan Pekan Olahraga Nasional XIX (PON) yang akan dilaksanakan di Jawa Barat pada September 2016 mendatang. Persiapan tersebut dilakukan dengan intens menggelar latihan rutin di Gunung  Banyak,  Kota  Batu  sejak beberapa waktu lalu. “Kita lakukan latihan rutin pada Selasa, Rabu dan Kamis pagi sampai jam 12 sebagai persiapan untuk menghadapi PON Jabar,” ungkap pelatih Paralayang Jatim, Yustira Ramadhani.
Sebagai  olahraga  yang  berhubungan dengan alam secara langsung, Yustira mengakui bahwa terkadang latihan tidak berjalan mulus. Seperti saat hujan turun, maka latihan  terpaksa  diberhentikan atau di tunda dan beralih kesimulasi atau teori. “Yang jadi kendala kalau hujan turun, terpaksa latihan kita alihkan bisa simulasi, bisa pula teori,” imbuhnya. Dalam PON nanti, Jatim menargetkan dua emas harus diraih dari cabang olahraga Paralayang, kans untuk  mendapatkannya  menurut Yustira masih terbuka lebar. Target  dua  emas  tersebut  akan  coba diraih dari dua kelas yang diikuti, yakni ketepatan mendarat dan lintas alam terbuka. http://kursrupiah.net/acer-rilis-switch-alpha-12-laptop-2-in-1-pertama-dengan-sistem-liquid-cooled/3324/
Namun dia mengingatkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi persiapan  paralayang.  Tiga  faktor tersebut antara lain pilot, peralatan dan cuaca. “Soal kemampuan atlet akan  terus  kita  tingkatkan  lewat latihan rutin, tapi kita harus ingat karena di paralayang ada tiga faktor yang berpengaruh seperti pilot, pera­ latan dan cuaca,” tandasnya. Meski paralayang terlihat sederhana, namun untuk bisa menguasai alat dan cara mempergunakannya, Yustira mengakui bahwa atlet atletnya
masih  membutuhkan  waktu  lebih. “Untuk adaptasi alat kita membutuhkan waktu dua bulan,” tuturnya. Saat ini Paralayang Jatim memiliki tujuh atlet yang digembleng secara intens, mereka adalah Ardi Kurniawan, Jonni Effendi, Rizky Dhermawan, Reza Kambey, Jafro Megawanto, Permadi Candra dan Roni Pratama. Salah satu atlet, Rizky Dermawan mengungkapkan rasa optimisnya terhadap kans Jatim di PON nanti, sebab dari hasil latihan ada progress yang sudah dibuktikan beberapa waktu lalu mampu menyapu bersih tiga emas dalam Kejurnas di Bogor. “Saya pribadi optimis,  karena  tim  kami  beberapa waktu lalu juga sudah mencatatkan progress, dengan menyapu bersih tigas emas,” ungkapnya. Tak hanya persiapan di Kota Batu, kedepan Yustira juga sudah mengaju kan  untuk  mengadakan  training  di luar negeri dengan pilihan dua negara yang dirasa mampu menambah jam terbang sekaligus mengasah mental atletnya. “Kita sudah ajukan ke Thailand untuk kategori ketepatan mendarat  dan  ke  Korea  untuk  kategori lintas alam,” ujarnya.

sumber: radar sidoarjo

Sabtu, 19 Maret 2016

pendapat csis tentang usulan presentase syarat calon kepala daerah independen

 Angka persentase syarat dukungan antara bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan dengan bakal calon yang diusung partai politik dinilai tidak adil. Pasalnya, basis penghitungan yang digunakan tidak sama. Di satu sisi, bakal calon perseorangan diharuskan mengumpulkan dukungan berdasarkan presentase daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan untuk calon dari parpol berdasarkan 20 persen perolehan kursi atau 25 persen total suara sah. “Jadi di satu sisi berdasarkan total suara sah, sementara di sisi lain berdasarkan daftar pemilih. Dari situ saja sudah tidak adil,” kata kata pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Arya Fer- nandes di Jakarta, Jumat (18/3).
Arya mengambil contoh untuk pilkada DKI Jakarta. Pada Pemilu 2014 lalu, DPT mencapai tujuh juta jiwa. Sementara suara sah hasil pemilu untuk DKI Jakarta hanya 4,5 juta. Dengan fakta tersebut, maka pasangan calon independen paling tidak mengumpulkan 7,5 persen dari tujuh juta suara sah atau minimal 530 ribu dukungan. http://kursrupiah.net/mengendap-di-bank-dana-apbn-2015-sebesar-rp249-triliun-tak-digunakan/2113/
Itu kalau syaratnya masih menggunakan angka 7,5 persen. Sementara kalau berda- sarkan usulan anggota DPR, ditingkatkan menjadi 20 persen, maka minimal harus mencapai 1,5 juta dukungan. Sementara dukungan dari parpol, hanya memerlukan 25 persen dari total 4,5 juta jiwa. Artinya hanya 1,125 juta.
“Coba dilihat data. Perolehan suara partai-partai seperti NasDem, Golkar dan seterusnya, itu justru lebih kecil dari persyaratan dukungan perseorangan. selain itu, hasil dari perolehan suara partai yang jadi syarat 25 persen juga merupakan kerja banyak calon legislatif,” ujar Arya.
Karena itu Arya menyarankan dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pemerintah dan DPR perlu memerhatikan hal ini. “Jadi regulasinya harus adil, revisi nanti harus didorong persentase 25 persen itu harus berdasarkan jumlah pemilih. Ini lebih adil,” ujar Arya.

sumber: radar surabaya

lebih dari 70 % anggota DPRD belum memberikan laporan kekayaan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pihaknya bakal segera membuat kajian penerapan sanksi bagi para penyelenggara negara yang tidak kooperatif dalam melaporkan kekayaan. Langkah tegas ini diambil lantaran banyak pejabat dan penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
http://kursrupiah.net/pererat-kerjasama-ekonomi-pm-hongaria-bawa-47-pengusaha-dalam-kunjungan-ke-indonesia/2251/ Penyelenggaran Negara (LH- KPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 “UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK mewajibkan para penyelenggara negara menyerahkan LHKPN kepada KPK. Pejabat wajib melaporkan selambat-lambatnya dua bulan setelah menjabat, dan selanjutnya pejabat wajib melaporkan lagi dua tahun setelah menduduki jabatan itu atau sewaktu-waktu apabila KPK memintanya,” tuturnya usai berkunjung ke kantor KPK di Jakarta, Jumat (18/3).
Menurut menteri dari Partai Hanura ini, penyelenggara negara adalah pejabat tinggi negara, menteri, kepala daerah, serta pejabat negara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah pimpinan KPK yang wajib melaporkan kekayaannya. “Saya ingin mengklarifikasi pejabat yang belum serahkan LHKPN. Saya juga meminta agar KPK secara resmi mengumumkan daftar pejabat yang belum menyerahkan LHKPN kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu berdasarkan data dari KPK, hingga saat ini terdapat 90.317 dari 288.369 pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. “Itu (90.317) terdiri dari pejabat di pusat dan daerah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai menerima kehadiran MenPAN dan RB Yuddy Chrisnandy di kantor KPK kemarin. Alex menambahkan bahwa khusus anggota DPRD se-Indonesia, sebanyak 75 persen belum menyerahkan LHKPN. Sedangkan untuk DPR RI, lanjut Alex, 13 persen anggota belum melaporkan LHKPN. “DPR sebagian besar sudah melaporkan hanya sekitar 74 orang yang belum. Sedangkan sebagian besar DPRD atau 75 persen belum melaporkan,” kata Alex.
MenPAN dan RB Yuddy Chrisnandy mengatakan bahwa seluruh anggota kabinet kerja sudah melaporkan kekayaannya. Namun, diakuinya, untuk pejabat eksekutif di tingkat pusat baru 70 persen yang sudah melaporkan kekayaan.
 “Sudah merupakan tugas KemenPAN RB untuk “memaksa” mereka melakukan kewajibannya,” tegas Yuddy. Kementeriannya, kata Yuddy, akan segera mengeluarkan surat atau peraturan bersama untuk menerapkan sanksi. “Tidak hanya administratif tapi juga penundaan kenaikan pangkat, promosi atau tunjangan kinerjanya,” kata Yuddy. Ia mengatakan bahwa presiden dan jajaran juga punya komitmen yang kuat dengan KPK untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi. “Kami akan berkoordinasi dan membantu KPK,” tegas dia

sumber: radar surabaya

Polda Jatim Disiapkan untuk pantau UNBK

Polda Jatim akan mengerahkan Tim Cyber Crime dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit- reskrimsus). Tugasnya memantau Ujian Nasional (UN) yang meman faatkan informasi teknologi (IT). “Untuk UNBK kami libatkan Tim Cyber Crime,” kata Kepala Bagian Pem binaan Operasi Polda Jawa Timur AKBP Djoko Djohartono usai mengikuti Rapat Koordinasi Pendistri bu sian Bahan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 di Hotel Utami, kemarin.
Tim Cyber Crime akan bekerja kalau ada laporan tindakan kejahatan yang memanfaatkan IT. Namun, saat ini antisipasi sudah dilakukan. “Kalau ada laporan pasti tim cyber bergerak menangani seperti kasus-kasus lainnya,” jelasnya. Tim khusus ini, lanjut Djoko, tidak berada di polres jajaran melainkan ditempatkan di Polda Jatim. Djoko mengatakan, secara keseluruhan Polda Jatim akan mengerahkan 15 ribu personel untuk mengamankan pelaksanaan UN. Mulai dari polisi di tingkat polres hingga polsek. Bentuk pengamanan bersifat terbuka dan tertutup. “Terbuka itu petugas mengenakan seragam, se dangkan tertutup berpakaian preman baik dari intel maupun reserse,” jelasnya. http://harga.web.id/biaya-kuliah-s2-online-di-beberapa-perguruan-tinggi-di-indonesia.info
Pengamanan dari kepolisian bukan hanya saat ujian berlangsung. Distribusi naskah ke daerahdaerah sampai lembar jawaban ujian dikembalikan juga dijaga aparat kepolisian. “Yang jelas cara-cara preventif sudah dilakukan. Kami akan terus bersinergi dengan dinas pendidikan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman menjelaskan  tahun ini sekolah yang menyelenggarakan UNBK lebih besar dibanding tahun lalu. Dibutuhkan pengamanan yang lebih ketat. “Salah satunya melibatkan Tim Cyber Crime Polda Jatim. Harapannya, selama UN- BK berlangsung tidak ada gangguan,” jelasnya.

sumber: radar surabaya

LA Nyala siapkan 18 pengacara

Sekitar 12 orang tim kuasa hukum dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kemarin (18/3). Kedatangan mereka untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka kepada Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla M Mattaliti, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Gugatan praperadilan itu diajukan ke PN Surabaya sekitar pukul 15.00 kemarin. Sekitar 12 dari total 18 orang tim kuasa hukum dari Kadin tersebut langsung menuju ke lantai tiga gedung PN Surabaya untuk mendaftarkan gugatan tersebut.Gugatan ini mendapatkan nomor berkas perkara 19 dari penitera PN Sura baya. http://any.web.id/arti-dan-penggunaan-konfrontasi.info
“Kami meyakini kasus ini semestinya telah selesai, karena pada praperadilan, hakim menyatakan kasus ini telah ditutup. Jadi, ini yang membuat kami mengajukan gugatan ini,” tutur Sumarso, salah satu kuasa hukum La Nyalla Mattaliti usai mendaftarkan berkas praperadilan di PN Surabaya, kemarin (18/3). Sumarso mengaku pihaknya menyayangkan atas penetapan tersangka yang dijatuhkan kepada La Nyalla. Pihaknya menganggap penetapan itu saah. Hal ini karena Kejati Jatim sebelumnya tidak melakukan peme riksaan saksi-saksi. “Ini belum peme riksaan saksi, tapi sudah ada penetapan tersangka. Ini kan lucu,” tukasnya.
Sumarso juga menganggap jika Kejati Jatim sebenarnya belum mengantongi alat bukti untuk penetapan tersangka atas La Nyalla. “Sebab jika alat bukti yang disangkakan itu sama seperti kasus praperadilan yang ke marin, itu tidak sah. Karena, berkas alat bukti itu sudah digugurkan di (si dang) pra peradilan yang pertama,” terangnya. Karena itu, Sumarso dan tim kuasa hukum Kadin meyakini jika penetapan tersangka pada La Nyalla Mattaliti merupakan salah satu cara kriminalisasi yang dilakukan oleh Kejati Jatim terhadap ketua umum Kadin Jatim tersebut. “Ini upaya kriminalisasi yang dilakukan Kejati Jatim pada La Nyalla,” ungkap Sumarso.

sumber: radar surabaya